PERAN ULAMA DALAM MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN


Dr. M. Sa’ad Ibrahim, M.A.

I

Berdasarkan surat  Fathir ayat 27, 28, 29  disimpulkan bahwa ulama ialah  mereka yang memiliki  perhatian serius terhadap fenomena alam dan fenomena sosial, dapat menjelaskan, dan  mampu memahami hal-hal tersebut  sebagai ciptaan dan ayat-ayatNya yang mencerminkan kemahasempurnaanNya, sekaligus juga memahami kitabNya, serta konsisten beribadah  dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Hanya mereka inilah yang dipandang oleh Allah sebagai hamba yang sebenar-benarnya takut kepadaNya.[1] Tidak seperti dalam agama-agama lain, sekalipun demikian tinggi kedudukan mereka, mereka sama sekali tidak diberikan oleh Islam otoritas keagamaan.[2]

Salah satu fenomena sosial yang menjadi perhatian mereka adalah kehidupan ekonomi umat. Dalam kaitan dengan ini mereka telah meletakkan berbagai para- digma yang digali dari sunnah-sunnah dan kitab suciNya, serta berbagai korpus yang ditinggalkan oleh Nabi saw. Produk para ulama  yang paling signifikan dengan persoalan ekonomi adalah fiqh yang membicarakan tentang pranata yang mengatur hubungan-hubungan kehartaan antar anggota masyarakat (al-ahkam al-madaniyyah), serta antar berbagai institusi, termasuk juga institusi negara (al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah).[3] Fiqh inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu ekonomi Islam dewasa ini.

Prinsip-prinsip umum yang diletakkan oleh para ulama dalam bidang ekonomi ialah:

  1. Pemilik hakiki harta benda  adalah Allah semata.[4]
  2. Manusia memiliki harta dalam arti sebagai kepemilikan pinjaman belaka (al-milkiyyah al-musytaqqah).[5]
  3. Sebagai konsekuensi logis paradigma tauhid,[6] manusia dituntut berlaku adil, dan menjadikan orang lain sebagai sesama saudara dalam semua hal, termasuk juga dalam bidang ekonomi.
  4. Untuk memecahkan persoalan-persoalan hidupnya, termasuk juga ekonomi, manusia tidak boleh hanya mengandalkan akal dan pengalaman empiris belaka, tetapi harus juga bahkan terutama berpegang pada intuisi dan agama.[7]
  5. Tujuan seluruh aktifitas ekonomi, bukan sekedar untuk kepentingan material progress bagi kesejahteraan internal duniawi, tetapi juga bahkan lebih penting lagi untuk kesejahteraan hidup eksternal ukhrawi dalam keridlaanNya.[8]
  6. Oleh karena manusia itu bukan makhluk sosial atau makhluk individual semata, tetapi perpaduan yang harmonis antara keduanya yang secara esensial berada dalam relasi Allah, maka sistem ekonomi harus didasarkan atas paradigma ini.[9]
  7. Semua  aktifitas ekonomi harus bersih dari segala yang diharamkan oleh Islam.[10]
  8. Manusia diperintahkan untuk bekerja seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya.[11]
  9. Nilai manusia tidak diletakkan pada ukuran terakumulasi atau tidaknya harta kekayaan, tetapi diletakkan pada ada tidaknya upaya unutk memenuhi kebutuhan ekonomi, cara mendapatkan, pandangannya terhadap, serta cara pembelanjaan hartanya, jika semuanya ini baik, baiklah manusia, jika tidak,  sebaliknya.[12]

II

Dengan prinsip-prinsip di atas para ulama menggerakkan perekonomian umat. Bahkan tidak jarang mereka sendiri juga terjun secara langsung, sebagai pelaku-pelaku aktifitas ekonomi yang handal, yang tentu saja tanpa mengabaikan prinsip-prinsip di atas. Sebagai ilustrasi tentang ini berikut disampaikan pengalaman sosok seorang ulama klasik dalam menggeluti dunia perdagangan, yaitu Abu Hanifah (80-150 H.). Tidak jarang ia menutup tokonya ketika sedang banyak orang akan membeli barang dagangannya pada waktu yang juga masih belum siang. Berkali-kali ia ditanya, mengapa itu ia lakukan, tetapi ia tidak mau menjawabnya. Suatu ketika ia jengkel ditanya dengan pertanyaan yang sama secara berulang-ulang. Akhirnya ia menjawab, bahwa ia sengaja menutup tokonya, agar orang-orang tersebut mau beralih ke toko sebelahnya yang selalu sepi pembeli padahal barang dagangannya sama dengan yamg ia jual. Itu semua dilakukan atas dasar kedalaman spiritual keagamaan dan intuisinya, walaupun dari sisi akalnya ia dapat memahami mengapa para pembeli tertarik pada dagangannya, padahal sama saja dengan dagangan tetangga toko di sebelahnya. Ia melayani pembeli dengan sebaik-baiknya, sedang tetangganya tampaknya kurang memperhatikan aspek ini.

Disamping para ulama meletakkan paradigma di atas, mereka juga menyadari tuntutan Allah agar mereka menafakahkan sebagian rizki yang diberikan olehNya. Rizki dalam konteks ini tidak hanya menyangkut harta kekayaan tetapi juga meliputi anugerah-anugerahNya yang lain seperti anugerah ilmu. Demikianlah mereka tidak mengenal kejenuhan dalam mengembangkan dan menyebarkan anugerah-anugerah tersebut, termasuk juga anugerah ilmu.

Para ulama dalam menggerakkan perekonomian, tidak membabi buta. Sebab mereka memahami tidak semua aktifitas ekonomi selalu sejalan dengan tuntunan Allah. Dari konteks inilah orang harus dapat memahami bahwa para ulama  sangat hati-hati dalam menggali berbagai hukum  yang menyangkut aktifitas ekonomi ini, sehingga sering dipandang sebagai penghambat laju perekonomian. Kasus tentang hukum bunga bank misalnya, sebagian mereka mengharamkan, sebagian memandang syubhat, dan sebagian membolehkan. Untuk yang mengharamkan atau menganggap syubhat, tidak jarang dipandang sebagai penghambat perkembangan ekonomi moderen.

Dewasa ini peran mereka dalam menggerakkan ekonomi, banyak ditemukan dalam organisasi-organisasi sosial keagamaan. Di persyerikatan Muhammadiyah misalnya, melalui berbagai program ekonominya telah banyak dibuka toko-toko swalayan yang diberi nama Markaz, dan telah diterbitkan semacam ATM sekaligus Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah bagi anggotanya, atau  Kartu Tabungan Muslim bagi yang bukan, yang keduanya disingkat Katam, hasil kerja sama dengan BNI.   Demikian pula di beberapa tempat telah dibuka sejumlah perbankan berdasar-kan prinsip-prinsip syari’ah. Tentu saja hasil dari semua ini tidak dapat segera disaksikan dalam tempo yang singkat, masih memerlukan waktu. Sementara itu  dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya di persyerikatan Muhammadiyah sekalipun bukan dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi, tetapi secara tidak langsung semua itu juga tidak dapat lepas dari aspek ekonomi.

Keberadaan pondok pesantren  secara langsung atau tidak juga turut menggerakkan ekonomi, khususnya terhadap berbagai usaha ekonomi baik di dalam maupun  di sekitarnya. Dalam kaitannya dengan ini orang tidak dapat mengabaikan peran ulama yang di Indonesia telah berhasil meletakkan sendi-sendi kepesantrenan, yang selalu menekakankan kemandirian hidup para santrinya. Dengan prinsip kemandirian ini, jika mereka tamat belajar dari pesantren, mereka telah terbekali dengan etos kewirausahaan dan tidak jarang mereka ini kemudian menjadi pengusaha-pengusaha yang sakses tanpa harus terjerumus ke dalam wilayah-wilayah usaha yang di larang oleh Islam.

Munculnya disiplin ekonomi Islam, di berbagai perguruan tinggi, termasuk di banyak institusi pendidikan tinggi yang tidak menggunakan nama dengan simbol Islam, juga tidak lepas dari peran para ulama. Kajian tersebut tidak hanya pada tingkat strata satu, tapi juga di pascasarjana. Karya tulis di bidang ekonomi Islam ini sekarang berkembang sangat pesat. Ini tentu saja salah satu bentuk peran para ulama dalam mengembangkan kajian ekonomi Islam tersebut.

Di bidang perundang-undangan, sekarang ini sedang diupayakan untuk mengatur bank syariah yang dalam hal ini para ulama juga turut memberikan pemikirannya yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti dijelaskan di atas.

III

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa para ulama mempunyai peran yang signifikan terhadap berbagai upaya menggerakkan aktifitas perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Islam. Peran tersebut dilakukan dalam berbagai segi: 1. meletakkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam; 2. mengapli-kasikannya dalam kehidupan secara nyata baik secara personal maupun dalam bentuk organisasi keagamaan; 3. melakukan kajian yang kemudian menghasilkan disiplin ilmu ekonomi Islam; 4. melibatkan diri secara aktif terhadap upaya pemerintah mengatur perekonomian bangsa.

Wa Allah A’lam bi al-Shawab.


[1]Berikut adalah terjemahan ketiga ayat surat Fathir tersebut.  Ayat 27- Tidakkah kamu melihat  bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat.  28- Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. 29- Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

[2]Lihat ayat 31 surat al-Taubah. Hadits yang menyatakan bahwa “ulama adalah pewaris para nabi” adalah hadits dlo’if, karena dalam sanadnya terdapat orang yang bernama Qais bin Katsir yang dipandang lemah oleh para ahli hadits.

[3]Disamping dua hal di atas, fiqh juga mengkaji bidang hukum: ibadah,  keluarga (pernikahan dan perwarisan),  pidana, acara, politik, dan internasional (lihat Abd. Wahhab Khallaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, al-Qahirah: Dar al-Qalam, 1978, h. 32-33).

[4]Hal ini berdasarkan antara lain ayat 17 dan 120 surat al-Maidah, serta ayat 6 surat Thaha.

[5]Ali Abd Rasul, al-Mabadi` al-Iqtishadiyyah fi al-Islam wa al-Bina` al-Iqtishadiy li al-Dawlah al-Islamiyyah, Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, 1980, h. 161. Lihat juga Muhammad al-Ghazali, Nadharat fi al-Qur`an, Mishr: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1961, h. 70.

[6]Tentang paradigma tauhid ini lihat artikel Syed Othman al-Habshi, The Role of Ethics in Economics and Business, Dalam Journal of Islamic Economics, 1987, h. 2-14.

[7]Tentang ini lihat lebih lanjut artikel Muhammad Akram Khan, Methodology of Islamic Economics, Dalam Journal of Islamic Economics, 1987, h. 17-31.

[8]Lihat ayat 200 dan 201 surat al-Baqarah.

[9]Al-Quran menggunakan kata “abd atau ‘ibad Allah” untuk menyebut manusia sebagai makhluk individual, dan kata “khalifah Allah atau khalaif fi al-ardl” unutk menyatakan manusia sebagai makhluk sosial  yang tersebar dalam banyak ayatnya.

[10]Antara lain berdasar ayat 188 surat al-Baqarah.

[11]Sebagian ayat yang memerintahkan bekerja ialah ayat 135 surat al-An’am.

[12]Prinsip ini didasarkan atas ayat 15-17 surat al-Fajr. Lihat juga M. Sa’ad Ibrahim, Kemiskinan dalam Perspektif al-Quran, Desertasi, 1997, h. 32-37.

This entry was posted in Islam and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s