TINJAUAN TERHADAP BUKU G.J. RESINK RAJA DAN KERAJAAN YANG MERDEKA DI INDONESIA (1850-1910)


Dr. M. Sa’ad Ibrahim, M.A.

I. PENDAHULUAN

Sejarah sebagai suatu rekonstruksi masa lampau di samping tetap saja diperlukan, juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Diperlukan karena sejarah adalah “proses ke arah tercapainya Kemanusiaan (Manscheit) yang tertinggi”[1] seperti dikatakan oleh Herder. Bahkan sekalipun sejarah dianggap oleh Voltaire sebagai “tak lebih dari ‘tableau ketololan manusia’”[2] tetap saja masih diperlukan agar di kemudian hari manusia tidak lagi terjerumus ke dalam perulangan ketololan lagi.  Lebih-lebih jika sejarah dipandang sebagai “suatu industri raksasa dalam masyarakat kontemporer, suatu industri yang menyangkut tenaga peneliti, profesor, administrator akademik, pekerja sekolah dan jurnalistik”[3] atau singkatnya menyangkut setiap orang yang mengikat diri untuk  “to interpret the past to prsent[4]”, maka sejarah semakin diperlukan kehadiranya. Sejarah juga memiliki keterbatasan-keterbatasan, karena suatu rekonstruksi masa lampau tidak pernah berhenti dengan berlalunya masa lampau itu sendiri. Kejadian-kejadian yang sama dalam kurun waktu dan tempat yang sama, tidak selalu dibeberkan dan disimpukan dengan cara dan hasil yang sama. Masing-masing saja rawan memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam upaya memperoleh sumber-sumber, mengkritik dan menafsirkanya. Mereka juga dibatasi oleh sudut pandang berdasarkan disiplin ilmiyah, bahkan oleh komitmen-komitmen mereka. Sekalipun demikian, perbedaan keterbatasan rekonstruksi masa lampau itu juga sekaligus menunjuk adanya kelebihan-kelebihan di antara masing-masing sejarawan berdasarkan tingkat kekuatan dalam memperoleh, mengkritik, dan menafsirkan sumber-sumber sejarah, bahkan juga berdasarkan sudut pandang yang mereka pergunakan.

Buku raja dan kerajaan yang merdeka di Indonesia 1850-1910 sebagai suatu karya sejarah juga tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan di samping – tentu saja – memiliki kelebihan-kelebihan. Buku ini merupakan himpunan enam tulisan terpilih dari sekian banyak[5] karya Gartrudes Johan Resink (selanjutnya disebut Resink). Penghimpun dan penterjemah enam tulisan yang aslinya berbahasa Belanda ini adalah Koninklijk Institute voor Taal Land-en Volken kunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Buku ini akan ditinjau dengan menggunakan kerangka kritik positif dan kritik negatif. Kritik pertama berusaha memperlihatkan kelebihan-kelebihan buku tersebut, sedang kritik kedua menunjuk kelemahan-kelemahanya. Dengan demikian makalah ini disusun untuk menjawab permasalahan yang bilt in pada setiap karya sejarah itu sendiri ; dimanakah letak kelebihan-kelebihan dan keterbatasan-keterbatasan buku Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910 karya Resink tersebut.

Upaya untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas dilakukan dengan cara mengemukakan secara berturut-turut hal-hal berikut : Biografi Resink dan ringkasan buku Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910, Tesis, kerangka teoritis, dan kritik terhadap buku tersebut, kemudian Kesimpulan sebagai penutup makalah. Biografi Resink dikemukakan dalam kaitanya dengan upaya untuk memahami disiplin ilmiyah serta komitmen yang dimiliki olehnya. Ringkasan buku tersebut dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran seutuh mungkin terhadap karya Resink ini. Dalam hal ini pengantar yang dibuat oleh A.B. Lapian dalam buku tersebut untuk bagian-bagian tertentu dikutip untuk kepentingan ringkasan. Panjangnya ringkasan dimaksudkan agar lebih mencerminkan isi buku Resink tersebut seutuh mungkin. Tesis dan kerangka teoritis dikemukakan untuk memudahkan kaitan antara sudut pandang Resink dengan kritik-kritik yang diajukan dalam makalah ini. Jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dapat dilihat dalam kesimpulan yang menutup makalah sederhana ini.

II

BIOGRAFI RESINK DAN RINGKASAN BUKU RAJA DAN KERAJAAN YANG MERDEKA DI INDONESIA 1850-1910

A. Biografi Resink

Pada tahun 1911 di Yogyakarta lahir seorang anak dari perpaduan dua bangsa, berbapak Jawa beribu Belanda cucu J.A. Wilkens. Anak tersebut diberi nama Gertrudes Johan Resink. Ia memasuki sekolah menengah khusus yang didirikan di Yogyakarta terutama bagi anak-anak keturunan Cina, dan Indonesia, bukan ke sekolah kolonial. Pada tahun 1930 ia memasuki Sekolah Hukum di Batavia, bukanya pergi ke Universitas di Belanda. Dibawah bimbingan guru-guru besar Belanda ia mendalami berbagai sistem hukum di Indonesia serta perbandingan hukum. Ia menyelesaikan studi di Batavia ini pada tahun 1936. karya pertamanya mengenai sejarah hukum terbit pada tahun 1939, hasil suatu penelitian di Madura di bawah bimbingan Profesor J.H.A. Logemann. Pada tahun 1947 ia menggantikan pembimbingnya ini mengajar Hukum tata Negara Indonesia di Fakultas Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia – almamaternya – yang telah berubah nama. Bahkan ia juga mengajar  di Perguruan tinggi  Ilmu Hukum pada tahun 1948 dan 1949. ia memilih menjadi Warga Negara Indonesia pada tahun 1949. selanjutnya pada tahun 1950 ia menggantikan Dr. W.Ph. Coolhaas sebagai guru besar sejarah diplomasi dan modern Indonesia, di samping juga mengajar Hukum Internasipnal dan Perbandingan Hukum. Sejak tahun 1957 ia diizinkan untuk mencurahkan perhatianya pada penelitian dan penulisan, kemudian pada tahun 1962 dengan resmi ia menjadi Guru Besar Penelitian[6].

B. Ringkasan buku Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910

Judul himpunan enam tulisan terpilih dari karya-karya Resink ini diambil dari tulisan kedua dalam himpunan tersebut. Enam tulisan tersebut masing-masing berjudul : 1. Pertanyaan-pertanyaan yan diabaikan, 2. Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850 dan[7] 1910, 3. Dari Debu Sebuah Taufan Penhancuran patung-patung, 4. Sebuah Kadens oleh Colijin, 5. Negara-negara Pribumi di Nusantara Timur (1873-1915), dan 6. Citra yang hampir terbalik.

1. Pertanyaan-pertanyaan yang diabaikan

Tulisan yang dibuat pada tahun 1954 ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya ketidak selarasan antara pandangan sejarah terkenal bahwa “Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama tiga ratus lima puluh tahun” dengan sejumlah  pernyataan penyusun Undang-undang, hakim dan ahli ilmu hukum antara tahun 1870-1910. pernyataan-pernyataan mereka ini telah diabaikan oleh kebanyakan pengarang antara tahun 1910-1950. Tulisan Resink ini sebagian bersifat hukum internasional, sebagaian bersifat teori untuk memecahkan masalah – pandangan sejarah terkenal – tersebut.

Mengenai pernyataan-pernyataan penyusun Undang-undang, ia menunjuk pasal 44 RR (Regeeringseglement) 1854, pasal 10 peraturan Raja mengenai perkawinan campuran Staatsblad 1898 nomor 158, Peraturan untuk swapraja yang meliputi berbagai kontrak dari tahun 1875 sampdai dengan 1910, berbagai model kontrak antara tahun 1845 sampai dengan 1906 mengenai gelar residen. Kemudian Resink juga mengemukakan berbagai pandangan ahli hukum, Nederburgh, Logemann, Spit dan Van Asbeck – serta putusan-putusan pengadilan ; Negeri, Tinggi dan Mahkamah Agung – mengenai Undang-undang dan Peraturan-peraturan tersebut.

Dari pasal 44 RR 1854, ia mengambil kesimpulan bahwa apa yang kini disebut daerah swapraja, dalam bagian kedua abad yang lampau dipandang sebagai kerajaan luar negeri yang kurang lebih merdeka di dalam lingkungan Hindia Belanda (sebagai sitilah untuk Nusantara Indonesia dalam arti ilmu bumi sebelum Hindia Belanda) dan sebagai istilah yang menunjukkan adanya sebagian atau sebuah tambahan wilayah negeri Belanda yang berdiri sendiri secara politis, atau bahkan secara ketatanegaraan.

Mengenai Peraturan Raja pasal 10 di atas, ia menekankan agar diterapkan asas hukum internasional yang mewajibkan wanita mengikuti hukum publik dan perdata suaminya.

Pendirian Resink terhadap peraturan-peraturan untuk swapraja kelihatan dari ungkapanya : Dengan demikian istilah-istilah seperti “perjanjian” (internasional), “kaulanegara”, “penyerahan”, “hak exteritorial”, “orang asing”, dan sebagainya dipandang sebagai kenang-kenangan saja. Sebagai kenang-kenangan srtinya sebagai pernyataan-pernyataan yang diabaikan saja.

Terhadap gelar residen ia akhirnya menyatakan : Sungguh tidak diperlukan banyak fantasi untuk membayangkan betapa para residen dan asisten residen yang diperkenalkan bukan sebagai pegawai pangrehraja, melainkan sebagai wakil Gubernemen pada negara-negara dan kerajaan-kerajaan di daerah-daerah luar jawa merasakan diri mereka sangat mungkin juga berkelakukan sesuani dengan itu.

Mengenai pernyataan-pernyataan hakim, ia menunjuk berbagai keptusan pengadilan ; Mahkamah Aung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Keliling dan Pengadilan Negeri. Keputusan-keputusan tersebut ialah : Keputusan PT 1871 terhadap Kim Ban An menerangkan corak internasional peperangan di Aceh – menurut Fievez, sedang bagi Resink juga keputusan yang mendahului yang menyangkut Mariner’s Hope dan Girbee, serta keputusan terhadap Ning Po, Kim Kang Soen, Kim Soon Chin Lee dan Bintang Timur, bahkan untuk kedua putusan terakhir mempunyai arti lebih luas dari hanya bercorak seperti di atas. Keputusan PT Makasar 1880 merupakan Cause Celebre (sebab yang menggemparkan), sehingga PT ini menyatakan bahwa kerajaan Goa tidak termasuk wilayah HIndia Belanda, Keputusan Pengadilan Karesidenan Riau 18882 dan Keputusan MA 1882; keputisan pertama menyatakan Penyalihan yang terletak di tepi sungai Indragiri sebagai “tidak terletak di HIndia Belanda”, sedang keputusan MA sekalipun menolaknya namun menurut Resink MA sendiri tidak sungguh-sungguh menganggap Indragiri sebagai termasuk wilyah HIndia Belanda, Keputusan MA 1888 yang menyatakan bahwa walaupun kerajaan Lingga, Riau dan bawahanya dalam arti politis termasuk Hindia Belanda, namun dalam arti hukum harus dipandang sebagai negeriasing, Keputusan PT Makasar 1888 dan diperkuat oleh MA yang menolak mengadili perkara perdagangan budak yang terjadi di tanah Mandar, karena terletak di luar Hindia Belanda, dan Keputusan PN Takalar tahun 1910 yang mendasarkan pada Keputusan MA 1888 memuat pendapat bahwa sebuah daerah swapraja – dalam hal ini Goa – dalam arti hukum harus dipandang sebagai luar negeri.

Mengenai pernyataan-pernyataan ahli hukum, ia menampilkan Abendon, Nederbough dan Andre de la Forte. Terhadap pasal 44 RR 1854 Abendanon menyatakan sebagai berlaku pula bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Gubernur Jemderal dengan Raja-raja dan bangsa-bangsa di luar Nusantara Hindia Belanda, asalkan saja mereka sama sekali merdeka. Terhadap lanjutan komentar Abandanon, Resink menyimpulkan bahwa olehnya istilah Hindia Belandapun dianggap secara geografis atau politis, tetapi dalam arti hukum ketatanegaraan atau hukum antar bansga. Lebih jauh Resink menyimpulkan “Jadi ia menganggap HIndia Belanda dalam arti ilmu bumi itu, masih sebagai luar negeri menurut hukum antar bangsa, yaitu kekuasaan-kekuasaan asing.

Sementara itu Nederbough pada tahun 18999 menyetujui pendirian Menteri Jajahan bahwa orang pribumi adalah bukan orang Belanda tetapi orang asing, dan bahwa wanita Belanda yang kawin dengan seorang pribumi menjadi orang asing peibumi.

Dengan membanding antara Roma dan Hindia Belanda, Andree de la Forte menyatakan bahwa seorang asing di Roma dapat memperoleh kedudukan hakim sebagai seorang warga dan bukanlah seorang warga dapat memperoleh kedudukan sebagai orang asing, sedang sebaliknya di HIndia seorang pribumi dapat dipersamakan dengan orang Eropa (yang sebetulnya orang asing di sini) dan tidak sebaliknya.

Disamping tinjaunya yang bersifat hukum internasional, Resink juga mengemukakan analisa teoritis dengan berpijak pada tulisan Morton White bahwa seorang ahli sejarah merupakan seekor hewan yang dalam dirinya terlebur seorang peninjau, seorang penyamarata, seorang pengarang roman dan seoang ahli moral.  Sebagai seorang peninjau Resink telah mendengarkan sejumlah ucapan penyusun undang-undang, hakim dan sarjana hukum berwibawa yang ditangkap oleh tidak seberapa orang lain. Sebagai penyama, iapun cenderung menyamaratakan penryataan-pernyataan itu sedemikian rupa, sehingga sebetulnya jauh lebuh banyak penguasa dan pejabat kehakiman Belanda yang berpikiran sama, daripada mereka yang pernyatanya dikutip disini. Dan sebagai penulis roman, ia telah mengadakan perbandingan-perbandingan antara akhir masa peralihan internasional banyak negara Indonesia merdeka menjadi satu jajahan, dengan awal masa peralihan internasional jajahan itu menjadi satu negara merdeka, sebagaimana ia ketika itu mengadakan perbandingan antara pernyataan-pernyataan dengan pendapat-pendapat yang sekarang dapat diucapkan atau dianut secara diperbandingkan. Kemudian di moralis, ia menunjuk akibat merugikan dari pandangan sejarah tiga ratus lima puluh tahun – bahkan Sutjipto Wirjosuprapto menghitung “450 tahun” karena ditambah satu abad oleh penjajah Portugis. Akibat merugikan itu ialah bahwa gambaran sejarah itu dapat membangunkan perasaan salah berlebihan pada orang Eropa, dan perasaan keji sama berlebihan pada orang Indonesia.

2. Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850 dan 1910

tulisan kedua ini juga mengemukakan pernyataan-pernyataan yang diabaikan yang pada dasarnya Resink ingin menyatakan adanya bagian-bagian kepulauan Indonesia yang masih merdeka itu dengan lebih tegas. Pernyataan-pernyataan itu meliputi  : a. Sewa tanah prahukum antar golongan di kerajaan-kerajaan Jawa  dan perkawinan-perkawinan campuran prainterlokal di Ternate dan Todore, b. Keterangan-keterangan mengenai perluasan dan besarnya wilayah laut di Nusantara, di muka pantai Sumatera Barat dan sekitarnya kepulauan Aru dan Kai serta sampai tahun 1910 ke wilayah Laut kerajaan-kerajaan gunung Tabur dan Riau, c. Keterangan-keterangan tentang tokoh yang berperan sebagai wakil-wakil (kepentingan) dalam suasana internasional di Jambi dan di Rovi, di Pdang di Semenanjung Timur Sulawesi, di Aceh dan di Betawi, d. Pernyataan-pernyataan mengenai judul karangan ini secara langsung menjadikan maknanya masuk akal.

Dari peraturan-peraturan tentang sewa-menyewa tanah (Lembaran Negara nomor 116 tahun 1857 untuk perusahaan pertanian kerajaanb Surakarta dan Yogyakarta pasal 21), Resink menyimpulkan bahwa Raja Jawa Surakarta mangkubuminya di satu pihak dan wakil Gubernurmen di pihak lain “duduk  secara bersamaan”. Demikian pula keputusan PT Semarang 1882 mengenai perselisihan dua orang penyewa tanah bangsa Eropa di Klaten, secara jelas berbunyi bahwa pertanyaan apakah seorang penyewa tanah dalam kerajaan-kerajaan itu di perkenankan mengadakan tuntutan tanah yang disewa itu, seharusnya diputuskan menurut lembaga-lembaga dan adat Jawa. Mengenai sewa-menyewa tanah untuk SUrakarta dan Yogyakarta, pada tahun 1884 ditetapkan sebuah perauran baru (LN 1884 nomor 91), namun masih tidak lepas dari hasil pemikiran menurut hukum perdata internasional. Pada tahun 1906 nomor 93), akan tetapi masih juga mencerminkan pandangan hukum internasional dalam perkara-perkara campuran antar kaula negara Gubernurmen (Hindia Belanda) dan kaula negara para sultan Ternate dan Tidore. Kemudian peraturan ini diganti berdasarkan LN 1865 nomor 117, namun masih tetap mencerminkan hukum internasional, karena masih memuat kehausan perkawinan campuran memperoleh persetujuan tertulis dari residen dan dari raja yang bersangkutan.

Mengenai masalah laut territorial, Resink menolak adanya kecenderungan penggambaran peta Hindia Belanda sebagai terdiri dari ratusan pulau yang dikitari oleh laut territorial, padahal sebenarnya ditinjau dari segi hukum tidak demikian. Resink mengatakan bahwa pada tahun 1870 Direktur Kehakiman pada waktu itu masih berpendapat bahwa selat-selat Sunda, Bali dan Bangka seluruhnya merupakan laut bebas. Sementara itu MA pada tahun 1880 menyatakan bahwa pulau-pulau Papua, Aru dan Kai tidak dapat dipandang sebagai termasuk wilayah Hindia Belanda dan tidak merupakan bagian yang menjadi satu denganya. LN 1870 nomor 107 menyebut “perariran territorial”, tetapi peraturan umum tentang polisi laut yang dibuat pada tahun 1883 tidak lagi menyebutnya, hanya “wilayah laut” di sebut oleh LN 1882 nomor 115, untuk kemudian karena keperluan pihak Belanda diciptakan perairan-perairan territorial dalam kaitanya dengan kerang mutiara, kerang lindung mutiara dan Tripang (LN 1893 nomor 261). Pada tahun 1910 tambahan LN 7294 memperlihatkan adanya pemeriksaan tahun 1893 tentang persoalan tersebut, dan memperoleh jawaban bahwa swapraja-swapraja dapat juga mempunyai wilayah laut (LN 1902 nomor 4). Kemudian istilah perairan territorial lenyap lagi, kecuali bagi Jambi. Pada tahun 1910 tambahan LN 7295 menyebutkan bahwa penguasaan hak penagkapan ikan dalam apa yang dinamakan jalur laut territorial di sepanjang pantai-pantai harus dibiarkan pada swapraja-swapraja. Untuk swapraja gunung Tabur dianggap berhak terhadap bunga karang di wilayah konsesi yang kebanyakan meluas lebih jauh dari tiga mil alut Inggris dari pulau-pulau swapraja itu. Perairan territorial ini juga diakui sebagai hak dari swapraja-swapraja bukan tidak hanya dikenal bagi Sulawesi Selatan dan Bali, tetapi juga bagi kerajaan-kerajaan yang tidak terjenal, seperti gunung Tabur, Riau dan Jambi.

Tidak hanya residen dan asistenya yang mencerminkan sebagai wakil yang bersifat internasional, tetapi bahkan controleur dan posthouderpun juga bersifat seperti itu. Demikian pula pandangan PT Betawi terhadap controleur di Jambi. Sementara itu LN 1873 nomor 35 memuat adanya beberapa tempat yang dipandang termasuk wilayah Hindia Belanda, sedang selebihnya harus digolongkan sebagai negara-negara pribumi di Nusantara Timur yang bersahabat dengan Pemerintah Belanda. Mengenai posthounder, pertama kali diadakan di pulau Roti. Sebagai wakil-wakil kepentingan intenasional Indonesia, didapat di Sumatera  Barat jabatan puncak gadang karantau dan penghulu gadang, di Mendono dan Balatak masih terdapat syahbandar-syahbandar Bugis dan Bone, di Aceh terdapat seorang syahbandar berasal dari India yang mengadakan perjalanan sebagai duta ke Riau dan Singapura. Demikian pula Gubernur Jenderal Rooseboom pernah menerima duta-duta Indonesia, tanpa persetujuan terlebih dahulu.

Berdasarkan keputusan MA Nederland 1850. Labuan Amok di Bali dinyatakan sebagai muara sebuah negara asing. Raja-raja merdeka telah diakui dalam tahun 1854 oleh menteri Jajahan yang menurutnya amat sedikit, namun ternyata tidak demikian. Sebab di luar daerah-daerah yang diperintah langsung dan merupakan bagian dari Hindia Belanda terdaat negeri-negeri yang mempunyai pemerintahan sendiri dalam hubungan yang terikat penuh atau sebagaian dengan Belanda. Pertama negeri-negeri yang sudah mengakui Belanda sebagai Souverein – yang juga msih bersifat internasional. Kedua negeri-negeri yang mengakui Belanda sebagai Souverein dan Leenheer (Riau, hampir semua negeri di Kalimantan dan beberapa lagi di Timor dan Sulawesi). Keempat negeri-negeri yang diakui oleh Belanda sebagai Contractueele Bondgenooten yang harus ditenpatkan setingkat dengan HIndia Belanda (Soppeng, Goa, Ternate, Bone, Woja-Luwu dan Baikonka). Kelima negeri yang tidak terikat perjanjian dengan Belanda (Aceh dan Kesultanan-kesultanan di Sumatra Timur). Sementara itu Kementrian Urusan Tanah Jajahan menerbitkan atlas (1898-1907) yang di dalamnya disebutkan adanya negeri-negeri merdeka di sebelah utara dan timur wilayah Gubernemen Sumatra Barat, negeri-negeri Kerinci merdeka, dan negeri-negeri merdeka lain (Dalu-dalu, Rokan, Batak, Sumatra Timur dan Tapanuli).

3. Dari Debu Sebuah Taufan Penghancuran Patung-patung

Jika tulisan kedua dibuat pada bulan April 1956, maka tulisan Resink ketiga ini dibuat pada bulan Agustus tahun itu juga. Dikamsud dengan patung-patung suci yang dihancurkan di sini adalah citra yang diagung-agungkan pada waktu itu tentang kekuatan raksasa yang pernah menguasai Indonesia ; Majapahit, VOC dan Hindia Belanda. Apabila sebelum perang dunia II sejarawan Van Laur telah menghancurkan citra VOC yang dianggap sebagai kekuatan yang sangat berkuasa, maka Berg muncul dengan tulisan yang mempertanyakan kebesaran Majapahit. Sedangkan Resink melalui karya-karyanya menghancurkan citra yang sudah berakar di kalangan orang banyak bahwa Hindia Belanda sejak dulu adalah sebsar dan seluas yang dikenal pada waktu itu. Dalam hal ini Resink menunjukkan bahwa di samping Hindia Belanda juga terdapat raja-raja dan kerajaan yang merdeka yang sama-sama mengambil tempat di Nusantara. Dengan demikian gambaran tentang Hindia Belanda tidaklah seluas seperti yang dibayangkan pada waktu itu. Resink mengemukakan “Negara-negara dan kerajaan-kerajaan itu, menurut pendapat pejabat-pejabat Belanda  yang berwibawa pada masa itu, mempunyai wilayah sendiri, jalur-jalur laut territorial sendiri, kekaulanegaraan sendiri, bendera sendiri dan akapl-kapal sendiri. Mereka kenal wakil-wakil internasional  dan bentuk-bentuk peradilan internasional, dan kaula negara mereka mengadakan perkawinan hukum perdata internasional dengan kalua negara Gubernemen, sedangkan kaula negara Gbernemen dapat memperoleh konsesi-konsesi pertambangan internasional, hak-hak menyewa tanah dan izin-izin penagkapan ikan di kerajaan-kerajaan Indonesia itu. Jadi dapatlah dipahami bahwa sampai pada akhir abad yang lalu, bahkan di negeri Belanda dan antara para ahli politik dan sarjana hukum Belanda masih ada pertentangan satu sama lain mengenai masalah apakah raja-raja dan bangsa-bangsa Hindia itu juga merupakan kekuasaan asing.

Mengenai Majapahit, Bosch bersesuaian dengan Berg ketika memberikan gambaran bahwa Majapahit raya pernah terjadi bukanlah sebagai hasrat dan hasil ekspansi politik, melainkan disebabakan alasan-alasan yang sama dengan alasan yang berabad-abad kemudian juga mendorong kompeni Hindia Timur (VOC) untuk mendirikan kantor-kantor perdagangan dan menduduki pangkalan-pangkalan untuk memajukan dan melindungi perdaganganya. Jika dalam abad XIV Prapanca memang bersalah dalam menciptakan mitos tentang kekuasaan Majapahit, maka dalam abad XX Stapel juga tidak bebas dari kesalahan demikian ketika ia menunjukkan wilayah kompeni di Sulawesi Selatan dan di Jawa Barat pada abad XVII benar-benar ada. Untuk ini Resink berpendapat yang intinya ia menunjukkan bahwa pernyataan Stapel itu baik mengenai Sulawesi Selatan maupun Jawa Barat ternyata tidak tepat. Penolakan Resink ini didasarkan atas pendirian ahli-ahli hukum berwibawa yang sedang menjabat pada waktu itu dan juga didasarkan atas tesis Ottow. Termasuk Jawa Barat ialah Priangan Selatan yang dianggap selatan yang dianggap oleh Stapel menjadi wilayah Hindia Belanda, tetapi Resink lebih condong untuk menolaknya berdasarkan pendirian De Haan. Mengenai Majapahit Resink mengeluhkan terjemahan Stapel terhadap karya Krom ke dalam bahasa Indonesia sebagai telah memperbesar pengakuan kedaulatan Majapahit. Kritikus, penyair dan pengarang telah melancarkan serangan pula terhadap terjemahan tersebut.

Jadi ada dua jenis HIndia Belanda (pada tahun 1880), sebagaimana juga ada dua jenis Majapahit pada abad XIV  dan dua VOC pada abad XVII. Yang satu lebih kecil luasnya dari pada yang lain tetapi mempunyai bats-batas wilayah yang jelas, sedangkan jenis yang kedua Majapahit meliputi kawasan yang lebih besar tanpa memiliki garis perbatasan yang nyata. Jenis yang pertama merupakan suatu penegrtian yang politis yang berdasar sumber sejarah dengan berpegang kepada hukum internasional, sedangkan jenis yang kedua diartikan secara geografis dan merupakan citra yang dibentuk oleh imajinasi dan sentimen psikologis.

4. Sebuah Kaden oleh Colijn

Tulisan yang dibuat pada tahun 1957 ini didasarkan atas nota Colijn dan dianggap oleh Resink sebagai karangan penutup dari komposisi yang telah dimulai sejak tahun 1954, tetapi nanti ternyata masih muncul tulisanya yang lain yang senada dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Nota Colijn terkenal tentang kebijaksanaan politik dan masalah pemerintahan di daerah-daerah luar Jawa madura yang mencerminkan Colijn sebagai tokoh pendukung dan pembela Hindia Belanda. Tetapi justru di sini kejelian Resink kelihatan, ketika menemukan dalam nota tersebut nada-nada penting yang memperkuat komposisi yang telah dibuatnya. Resink telah menghubungkan nama Colijn tersebut dengan proses demitologisasi dan dekolonisasi, sekaligus menunjukkan adanya perbedaan Colijn waktu muda dengan Colijn pada waktu membuat nota itu. Dalam hal ini Resink mengemukakan kadens (irama) tersebut dalam tiga pola : a. Kekaulanegaraan, b. Para wakil kepentingan internasional, dan c. Kemerdekaan kerajaan-kerajaan, negeri-negeri dan daerah-daerah Indonesia.

Setelah Resink mengemukakan adanya pertanyaan mengenai swapraja dalam kaitanya dengan Undang-uandang Kekaulanegaraan Belanda tahun 1910, pendirian Jaksa Agung dan MA, perbedaan penafsiran antara Colijn dengan Logemann, kemudian pertanyaan tentang kapal Lombok yang menggunakan benderanya sendiri, jawaban Menteri van Dadem, Menter Cremer, Menteri De Waal Malefijt, akhirnya ia menyimpulkan adanya segi hukum internasional, betatapapun sempitnya, pada beberapa swapraja, kaula dan kapal-kapal mereka. Dan yang demikian ini juga diakui pada taraf kementrian di Negeri Belanda.

Mengenai para wakil kepentingan internasional, Resink akhirnya menyimpulkan bahwa bila kini dipikirkan, bahwa peraturan lama itu terjadi di jajahan kecil Hindia Belanda, yang dalam 1880 oleh MA ditunjukkan sebagai negara HIndia Belanda, maka rupanya memanglah jauh dicari-cari, walaupun tidak terlalu jauh kiranya, untuk menduga, bahwa penggunakan istilah Kepala Pemerintahan Hindia-Belanda (Hoofd der Nederlandsch-Indische Regeering), yang sama sekali tidak lazim itu, diilhamkan oleh pikiran-pikiran tentang kepala negara yang menerima duta-duta. Dimaksud dengan peraturan lama itu ialah LN 1878 nomor 17, Tambahan LN 1902 nomor 5802, Stb. 1904 nomor 454, bahkan juga nota Colijn sendiri yang terbit tahun 1904. penerimaan duta-duta itu dilakukan secara seremonial dengan tembaan-tembaan meriam, dan baru ditiadakan pada tahuan 1913.

Membicarakan tentang kemerdekaan kerajaan-kerajaan, negeri-negeri dan daerah-daerah Indonesia, Resink kelihatan mengulang kembali urainya tentang Rokan, Bone, takalar, Aceh, Goa dan lain, namun kali ini ia mengaitkan dengan berbagai pernyataan Colijn. Kemudian ia menyimpulkan ; jadi dalam masa kemudian, dilihat kebanyakan secara rahasia oleh para pembesar tinggi Belanda bahwa ada leboh banyak hubungan dan lembaga hukum antar bangsa atau kenagan-kenangan padanya dan juga diketahui lebih banyak kemerdekaan pada raja-raja, kepala dan kerajaan dan negeri-negeri Indonesia dari pada yang telah harus diakuinya di depan umum oleh instansi-instansi yang biasanya lebih rendah.

5. Negara-negara Pribumi di Nusantara Timur (1873-1915)

Tulisan ini dibuat tahun 1959. judulnya berasal dari Undang-undang Beacukai Hindia tahun 1873 yang kemudian dihapus dari perundang-undangan kolonial pada tahun 1915 berdasarkan Stb. Nomor 219. dalam tulisan ini Resink mengetengahkan ucapan-ucapan sarjana hukum pidana, sarjana hukum perdata, orang-orang lain yang bukan sarjana hukum, kemudian ia sendiri berbicara tentang sejarah. Pertanyaan yang hendak dijawab ialah apakah negara-negara pribumi di Nusantara Timur tersebut mempunyai kedaulatan atas wilayahnya.

Margadant mengemukakan bahwa raja-raja pribumi Hindia tidak merupakan kekuasaan-kekuasaan asing, tetapi raja-raja pribumi merdeka dan berswapraja dalam wilaayh Hindia Belanda, yang telah mengakui ketuanan Ratu Belanda dan menjadi raja-raja bawahan beliau, misalnya Surakarta, Yogyakarta, Goa, Lombok dan banyak lainya. Resink menyimpulkan bahwa istilah Hindia Belanda di sini diperunakan dalam kaitanya dengan ilmu bumi, karena Margadant sendiri beranggapan bahwa raja itu justru tidak termasuk wilayah kitab-kitab undang-unadang pidana di HIndia Belanda. Bahkan Hindia Belanda itu sendiri menurut Colenbrander dalam tahun 1967 masih merupakan sebuah negara Murdigh, belum dilahirkan. Istilah Bangsa yang bermusuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipahami oleh Margadant sebagai bangsa yang berdiri sendiri, berswapraja. Demikian pula istilah suatu bangsa asing juga mencakup raja-raja dan bangsa-bangsa meredeka berswapraja di Nusantara ini.

Kamar pidana MA pada tahun 1895 melihat adanya negara-negara kecil yang merdeka di Sumba, kemudian tahuan 1879 memaksa Kamar tersebut menggunakan istilah hukum antar bangsadalam kaitanyan dengan perang terhadap Lombok. Van Hamel bersama panitia perancang  Kitab Undang-undang Hukum Pidana lainya menulis bahwa pengibaran bendera Be;anda di samping bendera Pribumi di kapal-kapal, tidak menyebabkan kewarganegaraan kapal itu berubah menjadi warga negara Belanda.

Kruseman menyamakan raja-raja dan bangsa-bangsa dengan bukan hanya raja-raja dan bangsa-bangsa luar negeri, melainkan pula dengan negara-negara atau negara-negara kecil. Selanjutnya Kruseman mengemukakan pula bahwa bila raja-raja dan bangsa-bangsa itu melawan kekuasaan Belanda di Hindia, maka dengan sendirinya hanya ada kesempatan untuk mengambil tindakan militer. Pengambilan tindakan seperti ini mencerminkan bahwa raja-raja dan bangsa-bangsa tersebut berstatus sebagai merdeka.

Abendanon pada tahun 1891 masih belum memandang sebagai suatu masalah mengenai apakah hubungan antara Negara Hindia Belanda dengan mNegara-negara Indonesia di lingkunganya bersifat hukum antar bangsa atau bukan. Sekalipun demikian, Resink berkesimpulan bahwa perjanjian-perjanjian yang diadakan dengan raja-raja dan bangsa-bangsa Hindia sudah cukup bagi Abendanon untuk melihat Hindia dan negara-negara Indonesia ialah terletak dalam lingkungan hukum antar bangsa.

Disamping pendapat-pendapat di atas, Resink juga mengemukakan beberapa pendapat dari De Pauly, Hovy, Lion, Nederburgh dan Slingenberg. Ia juga menyinggung Bordewijk dan Spit serta Geffcken. Demikian pula pendapat dari bukan ahli hukum, seperti Van Kol, Colijn, Kielstra, Van Lawick dan Verbeek dikemuakan oleh Resink. Dalam hal ini ia menyatakan bahwa mereka yang bukan ahli hukum ini telah menerangkan dengan amat jelas antara tahun 1904 dan 1915 pikiran mereka tentang kemerdekaan atau kedaulatan atau hak-hak daulat yang berada pada negeri-negeri dan negara-negara kecil Indonesia. Sedangkan mengenai kontrak yang ditandatangani oleh raja-raja dan Belanda, Van Kol menyatakan sebagai lebih versifat sebagai janji damai yang langgeng, lebih bersifat persahabatan dan persekutuan, dari pada sebagai penaklukan. Resink juga mencatat bahwa baik dalam Lang Contract atau Korte Verklaring tidak disinggung sama sekali tentang penyerahan kedaulatan raja-raja dna kepala-kepala pemerintahan tanah wilayah bersangkutan kepada Belanda, tetapi juga tidak disebutkan tentang masih adanya kedaulatan tersebut.

Tulisan Resink kelima ini ditutup dengan uraian tentang pengajaran sejarah dan pekembanganya melalui buku-buku yang dijawabkan pada masa kolonial, terutama yang ditulis oleh Eijkman serta Stapel yang terbit pertama tahun 1917. Stapel dalam ukunya menyebut Aceh yang masih meredeka, di Bali hanya ada raja-raja merdeka sebelum tahun 1849, Bone, Wajo dan Luwu di SUlawesi Selatan, dan beberapa negara kecil merdeka di Sulawesi Tengah. Dalam edisi VI lebih jauh lagi Stapel tidak lagi menyebut SUlawesi Tengah, dan raja-raja Bali. Eisi VI ini terbit pada tahun 1930, dan nada yang samapun diperdengarkan oleh disertasi-disertasi  yang terbit pada masa ini. Akhirnya Resink menyatakan mnegenai sejarah ini bahwa mitos tentang penjajahan Nusantara berabad-abad lamanya oleh Belanda,, yang masih dipertahankan bukan hanya oleh ahli-ahli politik berdasarkan alasan politik psikologis, tapi pada mada berpegang ahli-ahli sejarah tua atau yang berpikir kuno, karena dalam masa tidak menentu ini mereka tidak betah menerima suatu ketidaktentuan baru. Mitos ini akan menghilang atas usaha penulis-penulis sejarah yang lebih mudan dan akan membereskanya.

6. Citra yang hampir tebalik

Tulisan ini dibuat pada tahun 1964. kali ini perhatian utama Resink tertuju pada masalah kedaulatan (sovereignty) yang tetap berada di tangan raja-raja pribumi, walaupun dalam perjanjian yang mereka tandatangani memuat pengakuan terhadap hak pertuanan Belanda. Kedaulatan tersebut tercermin pada penyebutan “negara-negara” dalam  Undang-undang Tarip Hindia Belanda 1973. juga Gubernur Jenderal pda tahun 1898 dan 1899 menyatakan dengan tegas bahwa Negeri Belanda tidak mempunyai hak peruanan saja. Suatu memorandum yang dikukuhkan oleh pejabat-pejabat senior menyatakan bahwa oleh karena dua kedaulatan atas wilayah yang satu dan sama dipandang tidak mungkin, maka Negeri Belanda tidak bisa mengemban kekuasaan apapun yang berdaulat atas negara-negara pribumi. Terhadap teori “kekuasaan tertinggi Belanda itu ialah suatu kedaulatan di atas kedaulatan raja-raj kecil di Indonesia” dari sudut sejarah dan hukum. Alasan yang dikemuakan ialah bahwa tanpa pengakuan terhadap kedaulatan megara pribumi yang bersangkutan, maka perjanjianya dengan Pemerintah Hindia Belanda akan menjadi hampa belaka di hadapan hukum internasional.

Pada tahun 1884 awak kapal Inggris dipenjara penguasa kerajaan Teunom di Sumatra Utara. Peristiwa ini (Nisero) dengan sangat jelas menunjukkan Belanda seandainya terjadi sesuatu atas awak tersebut di dalam suatu kerajaan Indonesia. Sementara itu pada tahun 1907 Gubernur Jenderal van Heutsz menolak rekomendasi yang mencantumkan pengakuan terhadap Ratu Belanda sebagai Maharaja dan Penguasa Tertinggi oleh Pribumi. Demikian pula Bornhak pada tahun 1896 menyatakan bahwa protektorat, kedaulatan tetap diberikan dalam keadaan di bawah pengayoman, sedang Kelsen (muda) pada sekitar periode tersebut juga menyatkan bahwa kedaulatan tetap diberikan terhadap protektorat walaupun terbatas, dan MA di Den Haag pun menetapkan bahwa protektorat tetap merupakan subyek hukum internasional. Van Vollenhoven secara tidak terang-terangan mempertahankan kedaulatan kerajaan-kerajaan Indonesia sampai pada tahun 1921. Resink sendiri menyatakan bahwa sebelum tahun 1900 Negeri Belanda tidak mempunyai tenaga maupun sarana untuk mempergunakan wibawa kekuasaanya yang cukup efektip di hadapan kerajaan-kerajaan Indonesia itu, dengan bukti adanya perang Aceh.

Sekalipun Negeri belanda merupakan kekuasaan laut, tetapi kurangnya kekuasaan laut itu ketika berhadapan dengan perompak-perompak di laut Nusantara adalah jelas. Tentang kedaulatan dan kemerdekaan kerajaan-kerajaan serikat dan vazal yang sering disebut pada tahun 1900, Resink memandang bahwa istilah-istilah itu harus ditafsirkan dalam arti bahwa negara-negara probumi mempunyai cukup kedaulatan dan sukup kemerdekaan. Perselisihan dengan banjarmasin, Aceh dan Lombok bahkan serangan terhadap Goa tahun 1905-1906 dipandang dan dirasakansebagai benar-benar perang. Padahal perang pertama-tama adalah suatu konsep hukum internasional, yang timbul apabila dua atu lebih banyak hukum internasional memasuki pertiakaian bersenjata satu sama lain.

Dari berbagai keadaan di atas tampaknya Resink sampai pada kesimpulanya : “Terhadap citra Belanda yang chauvinistik dan berat sebelah, yang dibentuk oleh Viekke mengenai keadaan sejarah yang terjadi di Indonesia sekitar tahun 1900, sekarang bida digantikan oleh suatu citra yang berbanyak segi dan lebih internasional. Tidak adalah suatu jajahan luas berupa Hindia Belanda, tetapi yang ada ialah suatu ‘negara’ atau ‘kerajaan’ HIndia Belanda berdampingan dengan dan dikelilingi oleh ‘negara-negara pribumi’ besar dan kecil yang tak terbilang banyaknya.”

Selanjutnya Resink masih menunjukkan berbagai bukti yang mendukung kesimpulanya tersebut. Misalnya adanya kawasan pabean milik negara-negara pribumi berdasarkan nota Colijn dan Encyclopaedie ; banyak orang Belanda dalam dasawarsa-dasawarsa akhir abad ke  -20 benar-benar menyadari terhadap citra yang berbanyak segi dan aneka macam itu ; bagaimana Max Weber harus memperoleh paspor dari sultan Bima ; adanya pendapat Liefrinck dan Kielstra tahun 1902 bahwa kerajaan-kerajaan di Bali Selatan masih dalam keadaan merdeka ; pendapat Van Vollenhoven tentang persamaan antara Aceh dan negeri-negeri serikat di SUlawesi Selatan dengan Montenegro dan Monaco mengenai  kedudukan dalam hukum internasonal ; betapa masih sangat ke-Indonesia-an orang-orang Eropa dan Indo itu di dalam gaya hidup mereka ‘ adanya duta-duta kesultanan Yogyakarta sampai tahun 1911 sebagai wakil kekuasaan asing berhadapan dengan Batavia ; dan juga minum untuk kehormatan Gerebeg dan kesehatan Gubernur Jenderal dan Sultan, tetapi Sultan hanya melakukanya untuk residen, tidak untuk upacara itu sendiri, terlebih-lebih tidak lagi Gubernur Jenderal.

Sekalipun Resink telah mengmukakan berbagai bukti, namun ia menyadari bahwa upayanya itu belum selesai. Ia berharap akan dilanjutkan kemudian oleh ilmuwan-ilmuwan muda berikutnya. Ia mempercayakan penyempurnaan upaya tersebut kepada terutama para ahli antropologi kebudayaan, hukum adat, etnolinguistik dan etnohistori. Akhirnya ia membayangkan “Dan apabila penjungkirbalikan citra asing yang tua itu telah sama sekali usai, maka jelaslah bahwa perspektif autentik… pastilah akan ditemukan.”[8]

III

TESIS, KERANGKA TEORITIS DAN KRITIK TERHADAP BUKU RAJA DAN KERAJAAN YANG MERDEKA DI INDONESIA 1850-1910

A. Tesis Buku Raja dan Kerajaan yang merdeka di Indonesia 1850-1910

Sekalipun tulisan-tulisan Resink dalam buku ini dibuat pada waktu yang berbeda-beda – 1954 , 1956, 1958, 1959 dan 1964 – namun jelas kelihatan adanya benang merah yang menghubungkan satu dengan yang lain. Benang merah tersebut berupa tesis yang sama dan kerangka teoritis yang sama pula pada masing-masing tulisan dalam buku tersebut.

Tesis yang diajukan oleh Resink ialah :

… gamabaran penjajahan seluruh Jawa dalam abad kesembilan belas dipertebal dan diperluas menjadi penjajah seluruh Indonesia selama tiga abad atau lebih lama lagi ; kerengganan berpikir diperluas dengan cara pikiran para-pro-toto, yang menyebutkan bagian (kecil) yang (asal mulanya hanya terdiri dari Jakarta dan sekitarnya serta Maluku Selatan) senantiasa dibesarkan sebagai keseluruhan (seluruh Indonesia).[9]

Tesis ini beberapa kali dikemukakan oleh Resink, baik secara tersurat maupun tersirat pada halaman 48, 84, 120-121, 143-144, 188, dan 210-211. mengenai Jakarta yang disebut dalam tesisi tersebut, A.B. lapian mengingatkan :

… kita harus berhati-hati, karena kita cenderung menggunakan citra yang kita miliki tentang wilayah jakarta Raya sekarang untuk melihat keadaan kota Jayakarta pda tahun 1619 ketika VOC mendudukinya, padahal waktu itu wilayahnya hanya merupakan sebagian saja dari wilayah Jakarta Utara sekarang.[10]

Tesis ini diajukan oleh Resink sebenarnya merupakan antitesa terhadap tesisi Vlekke. Tesis Vlekke selanjutnya digunakan sebagai suatu pijakan oleh Eijkman dan –terutama- Stapel untuk menyusun sejarah yang bersifat kolonialis sentris yang membentuk mitos “secara langsung”[11] bahwa Indonesia telah dijajah oleh Belanda lebih dari tida abad lamanya. Antitesis Resink ini mempunyai corak khusus, karena ia bukan menolak sama sekali tesis yang mendahului tersebut. Akan tetapi Resink bermaksud menunjukkan bahwa Indonesia yang dijajah Belanda itu bukan dalam arti keseluruhan. Resink menolak tesis Vlekke dengan mengatakan :

Terhadap citra Belanda yang chauvinistik dan berat sebelah, yang dibentuk oleh Vlekke mengenai keadaan sejarah yang terjadi di Indonesia sekitar tahun 1900, sekarang bisa digantikan oleh suatu citra yang berbanyak segi dan lebih internasional. Tidak adalah suatu jajahan luas berupa Hindia Belanda, tetapi yang ada ialah suatu ‘negara’ atau ‘kerajaan’ Hindia Belanda berdampingan dengan dan dikelilingi oleh ‘negara-negara pribumi’ besar dan kecil yang tak terbilang banyaknya.[12]

B. Kerangka Teoritis Buku Raja dan Kerajaan yang merdeka di Indonesia 1850-1910

Kerangka teoritis yang diperunakan Resink untuk sampai pada tesisnya ialah sebagaimana dikemukakan oleh A.B. Lapian :

Sebagai seorang sarjana hukum, maka penelitian Resink tentang masa lampau Indonesia didekati dengan disiplin ilmiyah yang beliau kuasai, yakni ilmu hukum. Dengan menggunakan data-data dari dunia perundang-undangan dan penjelasan para ahli hukum sebagai dasar, penelitian beliau telah berhasil merobah pandangan kita tentang masa lampau, khususnya tentang keadaan di Indonseia pada abad ke-XIX dan awal abad-XX. Walaupun semula hanya mempelajari sejarah hukum konstitusi…., usaha penelitianya telah membawanya ke masalah yang lebih luas dimana beliau menemukan suasana internasional di kepualuan Indonesia pada waktu itu di mana jelas nampak sifat hubungan internasonal antara negeri Hindia Belanda yang berkeududkan di batavia dengan negeri-negeri pribumi di Nusantara.[13]

Dengan kata lain kerangka teoritis Resink tersebut dapat dirumuskan sebagai “menarik fakta dari norma”, atau menurut istilah Taufik Abdullah “pendekatan sejarah dari sudut ilmu hukum”[14]. Resink sendiri menyatakan :

Sejak karangan saya yang pertama, … saya selalu memasuki sejarah di sepanjang tiga lorong … ialah pendekatan hukum internasional, teori sejarah, dan sejarah sastra, terus menerus memberikan kepada saya alasan dan keberanian untuk membikin perhitungan terhadap citra-citra sejarah yang telah digebayh uyah dan dibikin umum menjadi mitos-mitos sejarah yang monolit[15].

Dari tiga pendekatan tersebut pendekatan dari sudut hukum internasionallah yang sangat kuat dipergunakan oleh Resink dalam bukunya ini.

C. Kritik terhadap Buku raja dan Kerajaan yang merdeka di Indonesia 1850-1910

1. Kritik Positif

Kolonisasi[16] pertama-tama adalah suatu konsep politik, sedang hukum merupakan sarana yang paling efektif bagi politik. Sekalipun demikian, Resink dengan kejelianya justru dapat meilhat adanya celah-celah dari hukum yang membatasi wilayah konsep politik tersebut dalam arti kolonisasi. Ia merasakan bahwa apa yang ia lakukan merupakan suatu hal “yang barang kali baru untuk banyak orang, dan pastilah pula sebagian untuk diri saya sendiri, …” [17] Taufik Abdullah memandang pendekatan yang dilakukan Resink ini sebagai “Suatu pendekatan yang penting dalam mempersoalkan sejarah dan masalah hubungan antara negara”[18]. Bersama dengan Abdurrachman Surjomihardjo, Taufik Abdullah memandang upaya Resink ini sebagai “Suatu tanggapan yang lebih kritis atas penulisan sejarah”[19]. Penyunting buku Indonesia’s History between  the Myths memamdang upaya Resink sebagai “… telah sukses melaksanakan penilaian ulang besar-besaran terhadap karya-karya pendahulu-pendahulunya mengenai sejarah hukum dan teori sejarah Indonesia.”[20] Sementara itu Abdurrachman Surjomihardjo – Katua umum Masyarakat Sejarawan Indonesia masa kepengurusan 1986-1989 – menyatakan :

Bagi mereka yang sempat membaca karangan-karanganya (Resink, penulis) di tahun 1950 dan 1960-an, disadari benar betapa pandangan-pandangan baru tentang sejarah Indonesia sedang dikembangkan dalam gagasan dan pemikiranya. Dalam gejolak politik ketika itu Pak Resink dengan jernih mencari jawaban yang tepat untuk dapat keluar dari suasana mitos sejarah kolonial dan mitos sejarah nasional, yang ketika itu banyak bermunculan dalam bentuk dan isi penulisan sejarah yang patriotik berlebih-elbihan (chauvinistik)[21].

A.B. Lapian juga menyatakan bahwa buku Resink ini merupakan “karangan penting yang mengemukakan hasil penelitian Resink dan pemikiranya mengenai sejarah Indonesia.”[22] Dalam Pengantar Ilmu Sejarah Indonesianya, Moh Ali memandang teori Resink sebagai “belum dipergunakan untuk menyusun ceritera-sejarah Indonesia. Oleh sebab itu sukarlah untuk menentukan nilainya sebagai suatu pandangan tertentu tentang sejarah Indonesia.”[23] Sekalipun demikian Moh. Ali tetap mengakuinya sebagai “teori baru … didasarkan atas kedudukan serta hubungan Indonesia di lapangan hukum Internasional.”[24] Sebagai teori baru tentulah patut diperhitungkan  “Dalam rangka mencari orientasi baru lagi sejarah Indonesia, … di samping membongkar susunan histografi kolonial juga merumuskan prinsip-prinsip pendekatan baru yang … Indonesia sentrisme.”[25]

Dengan menggunakan sumber-sumber yang sangat luas sebanyak seratus sembilan puluh, khususnya hukum dan perundang-undangan, Resink telah berhasil mengemukakan “bukti-bukti yang tegas”[26] atas tesisnya. Mengenai sumber-sumber ini, khususnya yang menyangkut hukum dan perundang-undangan, rasanya tidak perlu terlalu dipersoalkan segi keauntetikanya. Sebabnya ialah begitu diundangkan, hukum dan perundang-undangan tersebut menjadi tersebar secara umum, diketahui khalayak ramai, dan tentu saja terpelihara vdengan cukup baik disamping oleh pemerintah Belanda, Hindia Belanda juga akan segera menjadi pembahasan para ahli hukum. Dalam pembahasan tersebut tampaknya tidak setiap kali ahli hukum dapat menangkap keinternasionalan dari hukum dan perundang-undangan itu. Dalam hal ini Resink justru dapat memahami sifat keinternasionalan tersebut. Kemampuan Resink ini tampaknya tidak terlepas dari bantuan orang lain. Ia mengatakan :

… saya harus mengakui disini, bahwa pandangan mengenai masa depan Indonesia merdeka, telah diberikan kepada saya pada tahun 1920 sebagai anggota Stuwgroep termuda dan mahasiswa muda, oleh Van Asbeck dan Logemann, ialah mengarahkan pandangan saya mengenai masa lampau negara-negara Indonesia menurut hukum internasional.[27]

Bagi Resink hukum internasional Indonesia bahkan memiliki segi sejarah yang begitu tua, terkait dengan “hubungan-hubungan internasional dua ribu tahun yang lampau antara Indonesia dengan Cina.”[28] Ia mengemukakan sejarah hukum internasional dengan maksud menunjukkan kegunaanya bagi penulisan sejarah Indonesia di masa depan. Hanya kemudian harapan seperti ini ternyata dikesampingkan begitu saja dalam kaitanya dengan penulisan sejarah nasional Indonesia. Dalam buku sejarah Nasional Indonesia IV yang mengungkap abad 19 oleh Marwati Djoenoed dan Nugroho Notosusanto 1984 – pendekatan dan buku-buku Resink sama sekali tidak dipergunakan atau sekedar disinggung. Moh. Ali dalam pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, Soedjatmoko dalam AN Introduction to Indonesia Histography, dan Taufik Abdullah dalam Sejarah Lokal di Indonesia justru dapat memahami harapan Resink tersebut, begitu juga Taufik Abdullah dan ABdurrachman Surjpmihardjo dalam Ilmu Sejarah dan Histografi.

Mengenai pemahaman dan penafsiran Resink terhadap hukum dan perundang-undangan sehingga sampai pada tesis tersebut, tampaknya sulit untuk diperdebatkan. Sebabnya ialah apa yang ia lakukan itu memang didasarkan atas disiplin ilmiyah yang ia miliki sebagai seorang ahli hukum. Pemikiran-pemikiranya mengenai hal ini sama sekali bukan lahir sebagai konskwensi pilihanya menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1949, karena jauh sebelum itu akar pemikiranya dapat ditemukan ; tahun 1930 ia telah mendapatkan pengarahan dari Van Asbeck dan Logemann tentang – dan tahun 1939 ia telah menemukan pendekatan – hukum internasional. Hal ini menunjukkan dengan jelas kontinyuitas cara berpikir Resink di bidang hukum, dan bagaimana ia menggunakan untuk membuktikan kebenaran tesisnya.

Lebih dari semua yang telah dikemukakan, dapat dikatakan bahwa menulis secara terpisah-pisah dalam kurun waktu yang sangat lama dengan tema dan pendekatan yang sama bukanlah pekerjaan mudah. Akan tetapi justru hal itu dapat dilakukan oleh Resink. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ia untuk kumpulan tulisanya ini telah menulis dalam kurun waktu antara tahun 1954 sampai dengan tahun 1964, bahkan jika tulisan hasil penelitianya di Madura[29] pada tahun 1939 diperhitungkan, maka kurun waktu itu menjadi dua puluh lima tahun.

2. Kritik Negatif

A.B. Lapian mengemukakan betapa karya-karya Resink yang berbahasa Belanda itu sukar untuk dipahami “bagi pribumi belandapun”.[30] Demikian pula tentunya terjemahanya dalam bahasa Indonesia ini. Tentang kesulitan tersebut, A.B. Lapian memberikan alasan : “Sebab dalam karya ilmiyahnya kita berjumpa pula Resink sebagao sastrawan … sehingga dalam tulisan ilmiyahnya pun begitu banyak pemikiran dimasukkan dan diungkapkan dalam suatu kalimay seperti dalam sajak-sajaknya.”[31] Kelihatanya tidak hanya ini yang menjadi sebab. Akan tetapi seperti yang telah dikemukakan bahwa disiplin ilmiyah Resink adalah bidang hukum. Hukum itu sendiri selalu dirumuskan sedemikian padat dan panjang, dengan maksud menutup rapat-rapat terjadinya helah terhadap hukum. Oleh karena itu tidak heran jika kemudian pemikiran-pemikiran Resink dituangkanya dalam kalimat sedemikian padat dan panjang. Betapa padat dan panjangnya ia menuangkan pemikiran-pemikiranya terlihat dalam kutipan ini :

Sebagai seorang awam dalam bidang sejarah Hindu-Indonesia, saya, baik dahulu maupun sekarang, tak dapat berbuat lain, keculai menunjukkan, bahwa Krom dalam kedua hal, membuat gambaran yang terlalu besar tentang kekuasaan Gubernurmen Hindia Belanda pada masa daerah-daerah luar dan daerah bawahan sebelum 1910, ketika “Nusantara Timur”, menurut keinginan Indonesia, INsulide atau Hindia dijadikan “Hindia Belanda”.[32]

Contoh ini bukan yang paling panjang dan padat, sebab masih banyak yang jauh lebih panjang dan lebih padat, misalnya kalimat selanjutnya berbunyi :

Kesalahan dalam hal ini tidak terletak pada Krom, tetapi pada para ahli sejarah hukum dan sejarah kolonial, yang kurang menghiraukan pendapat orang-orang Belanda yang berwibawa dari masa HIndia Belanda yang “belum lengkap” atau “kecil”, demikian terutama Hindia Belanda, yang dipikirkanya dari negeri Belanda dan dipandang dari sudut hukum ketatanegaraan selaku suatu tambahan tidak merdeka, sebuah koloni yang tidak merdeka, tetapi yang dipandang oleh orang Belanda semasa sebagai “Negara Hindia Belanda”, – yang masih disebut dalam sebuah keputusan Mahkamah Agung dari 1882 – dan dipandang dari sudut hukum antar bangsa, merupakan sebuah “negara berkekuatan” (Etat Puissance) di tangan suatu dunia yang penuh dengan “negara-negara warisan leluhur” (Etat Patrimoines), beserta sebuah “Negara Berkekuatan” (Etat Ouissance) lain, dari mana Aceh ialah contoh terakhir dalam hubungan ini bari dunia luar.[33]

Untuk melangkah menuju tesis yang ia kemukakan, Resink disamping mengemukakan bukti-bukti dari hukum dan perundang-undangan juga mengutip pandangan dari berbagai kalangan yang antara lain para ahli hukum. Dalam kaitanya dengan yang terakhir ini kadang-kadang Resink memberikan pujian yang berlebihan, misalnya :

… diberikan akhirnya di sini komentar dikemukakan oleh tiga sarjana hukum berwibawa. Mereka berkilau-kilauan pada langit ilmu hukum dewasa itu sebagai tiga bintang orion, di antara bintang Berg, yang segera akan kehilangan cahayanya dan bintang Van Vollenhoven yang akan melebihi sinar mereka.[34]

Kesan yang timbul ialah bahwa pandangan mereka tidak perlu dipersoalakan lagi, karena mereka sedemikian tinggi kedudukanya, berwibawa dan berkilau-kilauan – suatu kesan sugestif dari kalimat Resink tersebut.

Pendekatan dari segi hukum internasional yang diupayakan oleh Resink ialan menempatkan tesisnya sedemikian kuat. Sekalipun beitu, ia masih mempercayakan upaya penyempurnaanya kepada “para ahli antropologi kebudayaan, hukum adat, etnolinguistik dan etnihistori”[35]. Ini tentu menunjukkan segi positif kepribadian Resink dalam sikap merendahkan diri. akan tetapi dari sini juga tampak adanya suatu pengabaian, karena pendekatan dengan cara-cara yang ia harapkan mungkin pula justru bukan menghasilkan penyempurnaan sebagaimana ia yakini. Sebabnya ialah apa yang dihayati oleh raja, kaula praja dan rakyat di kerajaan-kerajaan yang disinggung oleh Resink tidak selalu didasarkan atas ketentuan hukum dan perundang-undangan, yang hitam di atas putih itu. Lebih dari itu jelas bahwa yang dikehendaki oleh kolonisasi terutama ialah dampak psikologis yang dihayati tersebut. Sementara itu bagi pihak Belanda sudah merupakan rahasia umum bahwa mereka dengan tidak begitu sulit dapat menghapus, menambah, mengganti bahkan melanggar hukum dan perundang-undangan itu jika kepentingan Belanda memang menghendaki yang demikian. Dengan begitu ternyata apa yang diakui secara de jure tidak serta merta menunjuk secara de facto. Ini berarti jika pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik, bahkan pendekatan-pendekatan yang diharapkan oleh Resink di atas, hasilnya bisa sama sekali lain. Sekalipun demikian, sulit tampaknya menolak tesis Resink jika pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan hukum internasional juga.

Mengenai judul buku Resink ini kelihatanya telah mewakili isi keseluruhan, walaupun diambil dari judul tulisan kedua dalam himpunan enam tulisanya. Hanya jika tesis dan pendekatan teortisnya yang ingin ditonjolkan, judul buku ini bisa berbunyi “Menggugat Mitos 350 Tahun Indonesia di jajah Belanda : Suatu Pendekatan Hukum Internasional”. Dengan judul seperti ini juga akan terlihat pendekatan Resink yang sama sekali baru, dan sekaligus akan menunjuk secara langsung adanya keterkaitan antara hukum internasional Indonesia dengan sejarah Indonesia. Lepas dari pertimbangan ini, judul yang diusulkan kelihatan :radikal, suatu yang agak bertentangan dengan cara yang ditempuh oleh Resink sendiri.”[36]

IV

KESIMPULAN

Sebagai suatu karya sejarah, buku Resink Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910 di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga tidak lepas dari berbagai kekurangan, sebagaimana terlihat pada uraian berikut :

  1. Dengan kerangka teoritis hukum internasional, Resink telah berhasil membuktikan kebenaran tesisnya bahwa Indonesia dalam tahun 1850-1910 masih terdapat raja dan kerajaan yang merdeka, baik besar maupun kecil yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan demikian mitos bahwa Indonesia dijajah Belanda selama tiga abad atau lebih ternyata merupakan hasil berpikir pars-pro-toto, generalisasi Indonesia sebagai keseluruhan.
  2. Upaya Resink bukan merupakan konsekwensi logis dari pilihanya menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1949, karena sejak tahun 1930 akar pemikiranya tentang adanya keterkaitan antara hukum internasional dengan sejarah Indonesia, sudah mulai tumbuh.
  3. Pendekatan dengan menggunakan kerangka teori hukum internasional merupakan pendekatan baru yang akan memberikan perspektif autentik terhadap penulisan sejarah Indonesia.
  4. Keluasan dan keautentikan sumber-sumber yang berupa hukum serta perundang-undangan, disamping kemampuan interpretasi berdasarkan disiplin ilmiyah yang ia miliki, telah mengantarkan Resink pada tesisnya yang sulit tergoyahkan.
  5. Penulisan secara terpisahdalam kurun waktu sepuluh atau bahkan dua puluh lima tahun dengan tema dan pendekatan yang sama, merupakan bukti keistimewaan dan kontinyuitas berpikir Resink mengenai hukum internasional yang terkait dengan sejarah Indonesia.
  6. Latar belakang sebagai ahli hukum dan sastrawan menyebabkan tulisan-tulisan Resink seringkali harus dituangkan dalam kalimat yang panjang dan padat, sehingga menyulitkan pemahaman.
  7. Dengan mengesampingkan maksud yang sebenarnya, pujian Resink yang berlebihan terhadap para ahli – yang pendirian mereka justru ia jadikan pendukung analisis – dapat menimbulkan kesan sugestif untuk tidak meragukan pendirian yang ia kutip. Pujian yang berlebihan ini dapat mengurangi kelebihan tulisan Resink sendiri.
  8. Kelemahan pendekatan Resink terletak pada penekanan segi formal, hitam di atas putih saja. Sedang apa yang diakui secara de jure tidak serta merta menunjuk secara de facto.
  9. Sekalipun judul yang ada telah mewakili isi keseluruhan dari buku Resink ini, judul lain perlu dipertimbangkan, jika ingin ditonjolkan tesis dan segi pendekatanya yang sama sekali baru itu, sehingga kelihatan adanya keterkaitan antara hukum internasional dengan sejarah Indonesia.

[1] Taufik Abdullah, Sejarah Lokal di Indonesia, hlm.1

[2] Ibid. Taufik Abdullah, Sejarah, hlm.1

[3] Asthur Marwick, The Nature of History, hlm. 12

[4] Ibid. Asthur Marwick, The Nature, hlm. 12

[5] Sampai dengan tahun 1984, Resink telah menulis 110 karangan dalam berbagai bentuk seperti yang dimuat dalam G.J. Resink, Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910, hlm. XXIX-XXXVIII.

[6] G.J. Resink, Indonesia’s History between the Myths, hlm. V-VI

[7] Kata “dan” pada judul tulisan kedua tersebut diganti dengan tanda “-“ pada judul (buku). Resink sendiri tampaknya memakai kata “dan” dengan arti “sampai dengan”, lihat Ibid. G.J. Resink, (Raja), hlm. 3,9,17 dan 29, untuk sekedar contoh.

[8] Uraian tentan ringkasan buku ini sangat disesuaikan dengan gaya bahasa buku tersebut dengan maksud agar lebih mendekati apa adanya. Sebagai ringkasan, catatan kaki yang merujuk buku Resink yang sedang diringkas ini tidak disebutkan.

[9] Ibid. G.J. Resink, Raja, hlm. 27

[10] Ibid. G.J. Resink, Raja, hlm. XI

[11] Ibid. G.J. Resink, Raja, hlm. 185

[12] Ibid. G.J. Resink, Raja, hlm. 210-211

[13] Ibid. G.J. Resink, Raja, hlm. X-XI.

[14] Ibid. Taufik Abdullah, hlm. 36

[15] Ibid. G.J. Resink, Raja, hlm. 222-223

[16] Colonization berarti upaya mengatur dan mengontrol terhadap suatu negara atu daerah yang dilakukan oleh negara induk yang melakukan penjarahan (ekspansi) atau upaya mengontrol dan mengatur  serta (sering kali juga) mengembangkan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain.

[17] Ibid. G.J. Resink, Raja, hlm. 36.

[18] Ibid. Taufik Abdullah, hlm. 36

[19] Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo, Ilmu Sejarah dan Histografi, hlm. 23

[20] Ibid. G.J. Resink, Indonesia’s History between the Myths, hlm. V

[21] Ibid. G.J. Resink, Raja, hlm. VI

[22] Ibid. G.J. Resink, Raja, hlm. XIII.

[23] Moh. Ali, Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, hlm. 174

[24] Ibid. Moh. Ali, Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, hlm. 167-168

[25] Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, hlm. 68

[26] Ibid. Moh. Ali, Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, hlm. 117

[27] Ibid. G.J. Resink, Raja, hlm. 30. DImaksud dengan hukum internasional ialah hukum yang mengatur hubungan antar dua negara atau lebih yang sama-sama berdaulat penuh dan sama-sama bertindak penuh sebagai subyek hukum.

[28] Soedjatmoko dkk., An Introduction ti Indonesia Histogrphy, hlm. 359

[29] Lihat Resink, Sejarah Perkembangan Kedudukan Hukum Swapraja di Pulau Madura, dalam Ibid. Taufik Abdullah, Sejarah. Hlm. 272

[30] Ibid. G.J. Resink, Raja, hlm. XII.

[31] Ibid. G.J. Resink, Raja, hlm. XIII.

[32] Ibid. G.J. Resink, Raja, hlm. 101-102.

[33] Ibid. G.J. Resink, Raja, hlm. 102.

[34] Ibid. G.J. Resink, Raja, hlm. 20.

[35] Ibid. G.J. Resink, Raja, hlm. 221.

[36] Tanggapan ini disampaikan oleh Prof. Dr. Deliar Noer terhadap usul judul tersebut, dalam seminar 5 Desember 1988 di Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

This entry was posted in Islam and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s